Makassar, inilahmedia.id – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, mendorong pengusaha hiburan malam memperkuat koordinasi dengan pemerintah kota. Hal itu dinilai penting untuk memastikan kelengkapan perizinan, pendataan pekerja, hingga pengawasan terhadap anak di bawah umur.
Dorongan tersebut disampaikan Tri dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kota Makassar yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Kamis (15/10/2026). Tri mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatiannya setelah melakukan peninjauan di daerah pemilihannya, khususnya kawasan kompleks Ruko KIMA Square, Kecamatan Tamalate.
Ia menilai, perkembangan usaha hiburan malam di kawasan itu perlu diimbangi koordinasi yang baik antara pengusaha, asosiasi, dan pemerintah kota.
“Jadi di kawasan komplek Ruko KIMA Square karena sudah sangat menjamur teman-teman pengusaha tempat hiburan malam di sana yang sama sekali kemarin mungkin belum pernah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan juga di asosiasi,” kata Tri.
Menurutnya, asosiasi pengusaha hiburan malam memiliki peran penting sebagai penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Melalui wadah tersebut, pengusaha diharapkan lebih mudah memenuhi kewajiban pendataan dan mengurus perizinan. Tri kemudian mengenang peran almarhum Zulkarnain Ali Naru yang pernah menjabat Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM). Ia menyebut, koordinasi yang aktif pada masa itu membantu pengusaha dalam proses pendataan dan pengurusan izin.
“Kalau dulu, ada namanya Pak Zulkarnain Ali Naru almarhum Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) itu sangat proaktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kota sehingga teman-teman pengusaha itu hampir tidak menemui kendala untuk melakukan pendataan dan proses perizinan di pemerintah kota,” ujarnya.
