Makassar, Inilah.ID – Kepala Dinas Pertanahan (Distan) Kota Makassar, Sri Sulsilawati menghadiri rapat bersama anggota DPRD Kota Makassar pada Rabu, 27 September 2023. Pertemuan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Komisi A dan memiliki tujuan yang penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Randperda) Kota Makassar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Sri Sulsilawati, dalam pernyataannya setelah pertemuan, menjelaskan bahwa kehadiran mereka di Gedung DPRD Kota Makassar bertujuan untuk menghadiri rapat yang berkaitan dengan Ranperda mengenai perubahan APBD Kota Makassar tahun 2023. Hal ini menunjukkan keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan mengenai anggaran dan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan kota.
Rapat tersebut merupakan langkah penting dalam menjalankan tugas pokok Distan Kota Makassar dalam pengelolaan aset dan pertanahan di wilayah kota. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi fokus utama dalam pertemuan ini, menandakan pentingnya kesinambungan dan fleksibilitas dalam perencanaan keuangan pemerintah daerah untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama tahun anggaran.
Anggota DPRD Kota Makassar juga turut hadir dalam rapat ini, menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan APBD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif ini merupakan bagian integral dalam proses penyusunan dan pengesahan peraturan daerah yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Makassar.
Sri Sulsilawati dan Asvira Anwar Kuba, dalam pertemuan ini, telah mempresentasikan rencana perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023. Mereka membahas aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam rencana ini, termasuk prioritas-prioritas pembangunan yang harus dibiayai, alokasi anggaran yang tepat, dan upaya untuk memastikan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah.
Selain itu, diskusi dalam rapat ini juga membahas berbagai isu terkait anggaran, termasuk peningkatan pendapatan daerah, penghematan, dan strategi untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa APBD yang direvisi akan menguntungkan seluruh komponen masyarakat Kota Makassar.
