MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKB, Basdir, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya sertifikasi juru parkir (jukir) oleh Perumda Parkir Makassar Raya. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mendata jukir secara menyeluruh dan memberikan dampak positif baik bagi perusahaan maupun para jukir itu sendiri.
“Saat ini masih banyak jukir yang belum terdata dan belum terafiliasi dengan PD Parkir. Maka dari itu, sertifikasi ini menjadi langkah awal untuk penataan yang lebih baik. Kita dukung penuh karena tujuannya jelas, baik untuk perusahaan maupun kesejahteraan jukir,” ujar Basdir, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, dengan data yang tertib, PD Parkir akan lebih mudah mengatur sistem kerja, termasuk memperjuangkan hak-hak jukir seperti keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain aspek perlindungan sosial, Basdir juga menyoroti potensi peningkatan pendapatan dan profesionalisme melalui sertifikasi. “Ini juga bisa menjadikan jukir lebih jujur dan sistem parkir jadi lebih transparan. Tarif bisa lebih terarah, dan pendapatan lebih terukur,” jelasnya.
Terkait pertanyaan soal kemungkinan jukir digaji sesuai UMR, Basdir mengakui bahwa saat ini para jukir belum berstatus sebagai pegawai PD Parkir, melainkan masih menggunakan sistem setoran dan bagi hasil. “Kita selalu teriak perjuangkan buruh agar digaji UMR, tapi bagaimana dengan gaji pegawai kontrak kita sendiri? Di PD Pasar ada yang gajinya hanya Rp660 ribu, di PD Parkir sekitar satu jutaan. Ini miris,” ungkapnya.
Basdir berharap Wali Kota Makassar bisa segera melakukan pembenahan terhadap sistem penggajian di perumda, seiring dengan peningkatan pendapatan perusahaan. “Saya yakin Pak Wali memperhatikan ini. Kalau ada perbaikan dan pendapatan meningkat, tentu gaji pegawai, termasuk jukir, bisa dinaikkan,” tutupnya.
