Makassar, Inilah.ID – Bank Indonesia (BI) mengungkap penyebab Sulawesi Selatan mengalami inflasi sebesar 5,83 persen pada Januari 2023.
Direktur Kantor Perwakilan BI Sulsel, M. Firdauz Muttaqin memberi penjelasan dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (3/2/2023). Dia mengatakan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan terjadi pada hampir seluruh Kelompok Komoditas kecuali Kelompok Pakaian dan Alas Kaki serta Kelompok Transportasi.
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menyumbang inflasi dengan andil terbesar (0,84%; mtm). Berdasarkan jenis komoditas, Kangkung, Ikan Cakalang, dan Beras merupakan komoditas dengan andil inflasi terbesar di periode laporan.
“Hal ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif dan gelombang yang tinggi (cuaca buruk). Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Komoditas Angkutan Udara, Bensin, dan Bawang Merah yang mengalami deflasi sejalan dengan penurunan harga avtur dan pasokan yang terjaga,” katanya.
Secara tahunan, seluruh kelompok komoditas di Sulsel mengalami inflasi. Komoditas Bensin dan Angkutan Udara mengalami inflasi dengan andil terbesar yang masih terpengaruh oleh dampak kenaikan harga BBM Subsidi per September 2022 dan harga avtur yang tinggi.
Masih merujuk dara BPS, pada Januari 2023 tercatar inflasi gabungan 5 (lima) kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar 0,63% (mtm) atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada Desember 2022 sebesar 0,71% (mtm).
“Secara spasial, kelima kota di Sulsel (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare, dan Palopo) mengalami inflasi pada bulan laporan. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Makassar (0,67%; mtm), sementara inflasi terendah terjadi di Kota Parepare (0,38%; mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi gabungan 5 (lima) kota IHK di Sulawesi Selatan secara tahunan tercatat sebesar 5,83% (yoy) atau lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 5,28% (yoy),” jelasnya.
Bank sentral bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tahun 2023 ini akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga di Sulsel, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Itu dilakukan melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). TPID se-Sulsel terus memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta melanjutkan pemantauan pasokan serta harga secara berkala,” tutupnya.
